Program Internal

Hibah Potensi Pendidikan Kabupaten / Kota

Universitas Muhammadiyah Malang


      Bahwa pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

       Bahwa Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;

        Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.

        Penelitian dan pengembangan potensi pendidikan di kabupaten/kota yang unggul  akan menghasilkan kebijakan pendidikan yang obyektif, bermutu dan relevan dengan pembangunan Pendidikan Nasional serta penelitian Strategis Nasional. Penelitian tentang potensi pendidikan di kabupaten/kota bertautan dengan tiga masalah pokok pendidikan nasional, yaitu: dan

Penelitian perluasan dan pemerataan akses pendidikan di kabupaten/kota, seperti antara lain: Penelitian kebijakan dan inovasi terkait dengan penuntasan wajar diknas 9 tahun serta perluasan akses PAUD dan pendidikan menengah, penelitian dan pengkajian kebijakan tentang gender, daerah khusus, dan lain sebagainya.

Penelitian peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan di kabupaten/kota yang antara lain berkaitan dengan kurikulum dan pembelajaran, penilaian, administrasi dan manajemen sekolah, serta tenaga kependidikan.

Penelitian terkait dengan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik pendidikan di kabupaten/kota/kota, seperti misalnya: sarana dan prasarana, pembiayaan, pendidik dan tenaga kependidikan, dan manajemen PAUD/Dikdas/Dikmen/Dikti/dewan pendidikan/komite sekolah/pendidikan formal/non-formal/informal, partisipasi masyarakat dalam pendidikan, dan studi kesiapan lembaga pendidikan terhadap BHP dan pelaksanaan BHMN.

Penelitian Strategis Nasional bidang pendidikan di Kabupaten/kota khususnya terkait dengan Otonomi Pendidikan dan Pendidikan untuk Pengentasan Kemiskinan. Di dalam era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran Pemda sangat vital dalam pengembangan pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan.  Keberpihakan, keperdulian serta tindakan nyata dari pemerintah daerah akan sangat menentukan produk pendidikan dimasa mendatang, antara lain pembebasan biaya pendidikan yang dirasakan sangat membebani masyarakat, peningkatan fasilitas pendikan, pemberian insentif bagi guru, pemberian beasiswa, dan peningkatan kualitas pendidik.


  1. Perluasan dan pemerataan akses
  2. peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing
  3. peningkatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik
  4. penelitian strategis nasional.

          Bahwa pembangunan pendidikan ternyata belum sepenuhnya mampu memberi pelayanan secara merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Sampai dengan tahun 2003 masih terdapat kesenjangan yang cukup tinggi antar kelompok masyarakat terutama antara penduduk kaya dan penduduk miskin dan antara perdesaan dan perkotaan. Sebagai gambaran, dengan rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS) – rasio penduduk yang bersekolah – untuk kelompok usia 13-15 tahun pada tahun 2003 mencapai 81,01 persen, APS kelompok 20 persen terkaya sudah mencapai 93,98 persen sementara APS kelompok 20 persen termiskin baru mencapai 67,23 persen. Kesenjangan yang lebih besar terjadi pada kelompok usia 16-18 tahun dengan APS kelompok terkaya sebesar 75,62 persen dan APS kelompok termiskin hanya sebesar 28,52 persen.

          Dengan menggunakan indikator APK tampak bahwa partisipasi pendidikan kelompok penduduk miskin juga masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk kaya khususnya untuk jenjang SMP/ MTs ke atas. APK SMP/ MTs untuk kelompok termiskin baru mencapai 61,13 persen, sementara kelompok terkaya sudah hampir mencapai 100 persen. Untuk jenjang pendidikan menengah kesenjangan tampak sangat nyata dengan APK kelompok termiskin terbesar 23,17 persen dan APK kelompok terkaya sebesar 81,66 persen. Angka buta aksara penduduk usia 15 tahun keatas juga menunjukkan perbedaan yang signifikan yaitu sebesar 4,01 persen untuk kelompok terkaya dan 16,9 persen untuk kelompok termiskin.

          Pada saat yang sama partisipasi pendidikan penduduk pedesaan masih jauh lebih rendah dibandingkan penduduk perkotaan. Rata-rata APS penduduk perdesaan usia 13-15 tahun pada tahun 2003 adalah 75,6 persen sementara APS penduduk perkotaan sudah mencapai 89,3 persen. Kesenjangan partisipasi pendidikan untuk kelompok usia 16-18 tahun tampak lebih nyata dengan APS penduduk perkotaan sebesar 66,7 persen dan APS penduduk perdesaan baru mencapai 38,9 persen. Tingkat keaksaraan penduduk perdesaan juga lebih rendah dibanding penduduk perkotaan dengan angka buta aksara penduduk usia 15 tahun ke atas di perkotaan sebesar 5,49 persen dan di perdesaan sebesar 13,8 persen. Pemerataan pendidikan juga belum disertai oleh pemerataan antar wilayah.

          Data SUSENAS 2003 juga menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan antarpropinsi dalam APK. APK untuk jenjang SMP/MTs berkisar antara 56,82 persen untuk Provinsi NTT dan 10,57 persen untuk Provinsi DI Yogyakarta. Pada saat yang sama APK jenjang SMA/SMK/MA berkisar antara 77,47 persen untuk Provinsi DKI Jakarta dan 33,57 persen untuk Provinsi Gorontalo.

          Keterbatasan masyarakat miskin untuk mengakses layanan pendidikan dasar terutama disebabkan tingginya beban biaya pendidikan baik biaya langsung maupun tidak langsung. Meskipun SPP untuk jenjang SD/MI telah secara resmi dihapuskan oleh Pemerintah tetapi pada kenyataannya masyarakat tetap harus membayar iuran sekolah. Pengeluaran lain diluar iuran sekolah seperti pembelian buku, alat tulis, seragam, uang transport, dan uang saku menjadi faktor penghambat pula bagi masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya.

         Di samping itu sampai dengan tahun 2008 ketersediaan fasilitas pendidikan untuk jenjang SMP/MTs ke atas di daerah perdesaan, daerah terpencil dan kepulauan masih terbatas. Hal tersebut menambah keengganan masyarakat miskin untuk menyekolahkan anaknya karena bertambahnya biaya yang harus dikeluarkan.

         Untuk mengatasi permasalah-permasalahan yang dihadapi terkait dengan  potensi dan masalah pendidikan dasar dan menengah tersebut diatas, maka pada Tahun Anggaran 2009 Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi perlu melakukan penelitian tentang potensi, permasalahan dan kebijakan  pendidikan dasar dan menengah di kabupaten/kota di Indonesia.

Download : File ini Hibah Potensi Pendidikan Kabupaten / Kota
                Panduan
Hibah Potensi Pendidikan Kabupaten / Kota

BACK
Shared: