Program Internal

   
RINGKASAN EKSEKUTIF


      Krisis ekonomi di Asia di pertengahan dekade 90-an yang berimbaskan gejolak multidimensional di Indonesia menjadi bukti bahwa pertumbuhan ekonomi saja tidak mampu menopang ketahanan dan daya saing bangsa. Pelajaran berharga yang dapat dipetik dari krisis tersebut adalah bahwa pembangunan Indonesia perlu lebih sungguh-sungguh memperhatikan ketegakan dan kepastian hukum, keadilan dan keamanan sosial, kekayaan nilai kebudayaan, kapasitas inovasi industrial, kapasitas pengelolaan lingkungan, serta kesatuan berbangsa dan bernegara.

      Pada tataran regional/global, agenda pembangunan antarbangsa di awal abad ke-21 menegaskan kembali posisi manusia (dan masyarakat) sebagai subyek dan sekaligus tujuan pembangunan. Kesetaraan (equity), keamanan (security) dan keberlanjutan (sustainability) kini menjadi per­soalan sentral. Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium  Development Goals) yang ditetapkan di tahun 2000 memberikan prioritas pada: penanggulangan kemiskinan; kesetaraan akses ke layanan pendidikan dasar; kesetaraan jender; penurunan angka kematian anak; peningkatan kesehatan ibu; dan kelestarian lingkungan hidup. Penegasan manusia sebagai subyek pembangunan dituangkan dalam Indeks Pembangunan Manusia (Human Development  Index), yang bertitikberatkan ketersediaan pilihan manusia dalam pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan dan daya beli. Peranan penting pengetahuan masyarakat dirumuskan dalam konsepsi Masyarakat/Ekonomi Berbasis Pengetahuan (Knowledge Based  Society/Economy), yang menegaskan bahwa daya saing ekonomik sebuah bangsa bukan hanya ditentukan oleh faktor produksi, tetapi juga oleh pengetahuan dan kreativitas sebagai faktor inovasi.

      Agenda Riset Nasional (ARN) 2006-2009 disusun untuk memberikan prioritas kegiatan, tonggak dan indikator capaian pembangunan nasional iptek untuk kurun waktu 2006-2009, yang diletakkan dalam suatu proyeksi capaian jangka panjang (yakni sasaran pada tahun 2025). Proses penyusunan ARN ini mencakup penyusunan materi pokok melalui diskusi di dalam komisi teknis Dewan Riset Nasional (DRN) dan pengayaan materi melalui sosialisasi ke berbagai pemangku-kepentingan di Indonesia. Bidang Fokus ARN ditetapkan dengan merujuk pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2004-2009, yakni: (i) ketahanan pangan; (ii) energi baru dan terbarukan; (iii) teknologi dan manajemen transportasi; (iv) teknologi informasi dan komunikasi; (v) teknologi pertahanan; dan (vi) teknologi kesehatan dan obat-obatan. Ke enam bidang fokus ARN tersebut tersatukan dalam suatu kerangka tujuan bersama, yang mencakup: ketersediaan layanan untuk masyarakat, kesetaraan akses dan keadilan, kemandirian dan daya saing bangsa, ketahanan dan rasa aman, iklim yang kondusif untuk inovasi, kapasitas iptek masyarakat dan sistem produksi, ketegakan dan kepastian hukum, kekuatan pranata legal dan standardisasi, kelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan, serta kekuatan basis pengetahuan masyarakat.

      Pembangunan ketahanan pangan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara cukup, bergizi, aman, dan bermutu. Ini dicapai melalui peningkatan kuantitas, kualitas, dan efsiensi dalam produksi pangan, serta pengolahan hasil dan penganekaragaman pangan secara berkelanjutan. Prioritas utama adalah untuk: (i) mancapai kemandirian ketahanan pangan, revitalisasi nilai kearifan lokal, dan meningkatkan kemitraan antarlembaga; dan (ii) mengembangkan komoditas pangan secara selaras dengan kebijakan revitalisasi pembangunan produksi pangan asal tanaman, ternak, dan ikan. Kebijakan iptek ketahanan pangan ditujukan pada peningkatan daya dukung teknologi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pengembangan iklim inovasi, dan pembentukan SDM yang handal dalam pengelolaan pangan.

      Pembangunan di bidang energi diarahkan menuju peningkatan kemampuan iptek dalam: (i) konservasi sumber energi, efsiensi pemanfaatan energi, diversifkasi penggunaan energi, dan pengembangan energi baru dan terbarukan; (ii) pengelolaan energi nasional jangka panjang, dan peningkatan kemampuan pasokan bauran energi (energy-mix) berbasis sumber energi baru dan terbarukan; dan (iii) pembangunan infrastruktur energi melalui penguatan kelembagaan, optimalisasi dan pendayagunaan sumber daya, serta pembangunan jaringan yang mencakup  focal point untuk tiap jenis energi dan kegiatan yang dikembangkan.

      Pembangunan di bidang transportasi diarahkan menuju: (i) peningkatan transaksi perdagangan yang menjadi pangsa pasar bisnis transportasi melalui  political trading secara saling menguntungkan; (ii) penciptaan jejaring layanan secara intra dan antarmoda angkutan melalui pembangunan prasarana dan sarana transportasi, serta diikuti dengan pemanfaatan  e-commerce untuk mencapai kemudahan, kelancaran, dan kepastian layanan; (iii) penyelarasan seluruh peraturan perundang-undangan baik yang mencakup investasi maupun penyelenggaraan jasa transportasi; (iv) penciptaan sistem perbankan dan mekanisme pendanaan untuk menunjang investasi dan operasi prasarana dan sarana transportasi; (v) peningkatan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam penyediaan layanan mulai dari tahap perencanaan, pembangunan, dan pengoperasian; (vi) penghapusan segala macam bentuk monopoli agar dapat memberikan alternatif/pilihan bagi para pengguna jasa; (vii) penegakan keberpihakan pemerintah sebagai regulator kepada masyarakat; dan (viii) penyatuan persepsi dan langkah para pelaku penyedia jasa transportasi dalam konteks global services.

      Pembangunan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)  diarahkan menuju: (i) antisipasi terhadap implikasi konvergensi TIK, baik dalam aspek kelembagaan maupun peraturan perundang-undangannya, yang terkait dengan keamanan, kerahasiaan, privasi dan integritas informasi, hak atas kekayaan intelektual dan legalitas; (ii) optimalisasi dan sinergi pembangunan dan pemanfaatan prasarana telekomunikasi dan nontelekomunikasi dengan pengutamaan pada masyarakat pedesaan, dan dengan penekanan pada efsiensi dalam investasi; (iii) pemanfaatan TIK yang responsif terhadap kebutuhan pasar dan industri, dengan tetap menjaga keutuhan sistem yang telah ada; (iv) peningkatan persaingan yang sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi  fxed-line dengan mempersiapkan langkah migrasi dari duopoli ke bentuk kompetisi penuh; (v) pengembangan industri pendukung (komponen, material, submodul, dan lain-lain), industri konten dan aplikasi; (vi) penumbuhkembangan kepemimpinan  (leadership) dalam bidang TIK; dan (vii) peningkatan pengetahuan masyarakat (khususnya masyarakat pedesaan) dan kepedulian tentang potensi pemanfaatan TIK.

      Arah pembangunan teknologi pertahanan dan keamanan (hankam) ditujukan pada: (i) pemenuhan kebutuhan alat utama sistem senjata (alutsista), baik perangkat keras maupun perangkat lunak berteknologi terbaru, yang mempunyai efek penangkal yang tinggi; (ii) peningkatan penguasan kapabilitas iptek  hankam  di kalangan industri nasional melalui regulasi, kelembagaan dan penanganan alokasi pendanaan  yang khusus; (iii) peningkatan pemahaman, penguasaan iptek, dan rekayasa untuk aplikasi hankam di kalangan perguruan tinggi dan lembaga iptek nasional untuk mencapai keunggulan dan kemandirian bangsa; (iv) pemenuhan standardisasi sarana pertahanan (ranahan) sehingga mampu bersaing pada pangsa pasar dunia; dan (v) perluasan peluang bagi industri strategis di bidang hankam untuk berinovasi.

      Pembangunan di bidang kesehatan dan obat-obatan diarahkan menuju: (i) pencapaian gizi seimbang, terutama untuk mempertahankan dan meingkatkan keadaan gizi masyarakat, serta tumbuh-kembang anak; (ii) pengembangan industri farmasi untuk mewujudkan kemandirian ketersediaan obat-obatan yang dapat dijangkau oleh masyarakat luas; (iii) pengembangan obat bahan alam menjadi ftofarmaka dan sediaan obat modern; (iv) pengembangan obat-obat preventif seperti vaksin sera, serta obat-obat protein pharmaceutical; (v) pengendalian penyakit melalui deteksi dini dan diagnosis, peningkatan kesehatan, pencegahan dan penyembuhan penyakit, serta pemulihan kesehatan; (vi) pengembangan alat kesehatan/kedokteran dengan meningkatkan kemampuan produksi dan mutu alat kesehatan, terutama untuk subsidi impor, serta pengembangan jaringan nasional untuk pelayanan purna jual peralatan; (vii) penjagaan mutu pelayanan kesehatan dengan prioritas kesehatan keluarga, pengawasan penggunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif; (viii) perawatan terhadap korban trauma dan bencana; serta (ix) pengurangan dampak pembangunan terhadap kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia.
     
      Sebagai faktor dominan dalam Agenda Riset Nasional ini ditetapkan bidang sains dasar dan bidang sosial dan kemanusiaan, yang dikembangkan untuk: (i) memperkuat basis keilmuan dari ke enam bidang fokus; (ii) memperkuat dimensi sosial dan kemanusiaan dari keenam bidang fokus; dan (iii) mempererat keterkaitan lintas-disiplin dan lintas-bidang di antara ke enam bidang fokus tersebut. Sains dasar memberikan landasan teoretik bagi perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, inovasi dan budaya ilmiah di sebuah bangsa. Sebaliknya, berbagai kegiatan pemanfaatan teknologi dan inovasi dapat menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan sains dasar itu sendiri, yang pada gilirannya membuka jalan bagi temuan terapan yang lebih baru. Penguatan dan pengembangan sains dasar, oleh karenanya, berperanan kunci dalam menjamin keberlanjutan dari upaya pemanfaatan teknologi dan peningkatan daya saing industri. Sebagai modal dasar bagi penguatan budaya ilmiah masyarakat Indonesia, berbagai sasaran pengembangan sains dasar tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kelompok: kelompok fundamental, dan kelompok kompleksitas.

      Pengembangan di bidang sosial dan kemanusiaan diarahkan untuk memperkaya dan memperkuat dimensi sosial dan kemanusiaan dalam pengembangan di ke enam bidang prioritas ARN. Tema pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan untuk kurun waktu 2006-2025 adalah keadilan sosial. Pengembangan ilmu sosial dan kemanusiaan dijabarkan ke dalam tiga kelompok utama, yaitu: (i) kajian aspeks sosial dan kemanusiaan dalam berbagai kebijakan publik yang terpaut dengan bidang pangan, energi, transportasi, informasi dan komunikasi, pertahanan dan keamanan, serta kesehatan dan obat-obatan, dengan penekanan pada aspek keadilan; (ii) kajian sosial, ekonomi, budaya, hukum dan politik yang terpaut erat dengan ke enam bidang prioritas ARN, dengan berfokus pada tema keadilan; (iii) kajian sosial dan kemanusiaan untuk mempercepat difusi dan pemanfaatan iptek pada ke enam bidang fokus pembangunan iptek, dengan memperhatikan keterkaitan antarbidang.

      Riset dan pengembangan iptek yang berpola lintas-disiplin dipandang penting untuk memicu pertukaran dan sintesis keilmuan di antara para pelaku iptek di lembaga riset/perguruan tinggi, dan di industri/organisasi usaha. Riset dan pengembangan iptek secara lintas-disiplin yang mencakup ilmu sosial dan kemanusiaan diharapkan dapat menumbuhkembangkan lingkungan yang kondusif bagi difusi dan pemanfaatan iptek di masyarakat, dan menjamin adanya akuntabilitas moral, sosial dan lingkungan dari pemanfaatan iptek. Riset fundamental yang bersifat lintas/trans-disiplin diharapkan akan menghasilkan pengetahuan baru tentang fenomena kompleks dan meningkatkan prestasi keilmuan Indonesia di tingkat regional/global.

      Percepatan difusi dan pemanfaatan iptek, peningkatan kapasitas kelembagaan iptek, dan peningkatan kapasitas iptek sistem produksi menjadi bagian yang terpadu dari keseluruhan Agenda Riset Nasional. Percepatan difusi dan pemanfaatan iptek mencakup: (i) peningkatan partisipasi masyarakat dalam penentuan pilihan iptek yang akan dikembangkan dan dimanfaatkan; (ii) minimalisasi dampak negatif yang mungkin timbul dari pemanfaatan iptek; (iii) pengembangan kapasitas masyarakat untuk mengadopsi dan mengadaptasi iptek, dengan memperhatikan potensi sumber daya alam lokal, pengetahuan dan kearifan lokal; (iv) kesiapan regulasi, infrastruktur metrologi legal, tata niaga, dan iklim investasi dalam pemanfaatan iptek untuk tujuan komersial. Peningkatan kapasitas kelembagaan iptek mencakup pengembangan kompetensi individual, ketersediaan sarana dan pra-sarana, dan pengembangan iklim yang kondusif bagi komunikasi dan kolaborasi intra dan antar lembaga, dan iklim yang kondusif bagi efektivitas kepemimpinan. Peningkatan kapasitas kelembagaan iptek mencakup pengembangan di semua aspek tersebut secara terpadu dan pengembangan berbagai faktor penunjang pembelajaran (learning), interaksi  dan komunikasi baik intralembaga maupun antarlembaga. Berbagai sumber daya yang terdapat di lembaga pemerintah (government), perguruan tinggi (academicians), dan organisasi swasta (business organizations) dapat dimobilisasi untuk mengembangkan berbagai hal tersebut di atas melalui jejaring A-B-G (academician-business-government).

      Sebagai pedoman nasional pembangunan iptek, Agenda Riset Nasional berperanan strategis dalam meningkatkan koordinasi dan sinergi di antara berbagai pemangku-kepentingan iptek nasional, serta meningkatkan mobilitas dan optimalitas pemanfaatan sumber daya iptek nasional. Mempertimbangkan tingginya dinamika masyarakat di dalam pergaulan antarbangsa dan dinamika iptek itu sendiri, maka dokumen Agenda Riset Nasional ini perlu dipandang sebagai panduan yang bersifat dinamis dan responsif, yang terbuka terhadap penyempurnaan.

      Hasil yang optimal akan dicapai bila realisasi Agenda Riset Nasional ini didukung oleh sistem penopangnya yang mencakup sistem perencanaan, sistem pembiayaan, serta sistem difusi dan adopsi iptek. Dampak yang nyata dan meluas di masyarakat akan terwujud bila seluruh pemangku-kepentingan iptek nasional memiliki komitmen yang kuat untuk menjadikan dokumen ini pedoman dalam pembangunan nasional iptek, dalam kerangka upaya mewujudkan masa depan yang lebih cerah bagi generasi penerus cita-cita bangsa.

Download : File ini Agenda Riset Nasional 2006-2009 Bagian 1
                           Agenda Riset Nasional 2006-2009 Bagian 2
                           Agenda Riset Nasional 2006-2009 Bagian 3
                 Sosialisasi Program Insentif Agenda Riset Nasional 2006-2009

BACK
Shared: